C Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan Memperingati19 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengambil langkah konkrit guna penyelesaian kasus Tragedi Semanggi I dan kasus – kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Ini pertanda bahwa kasus pelanggaran HAM akan terus diusut hingga tuntas, dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya,” ucap Deputi Direktur Amnesty International ini. Penyelesaian kasus Munir, tuturnya menambahkan, akan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya, dan menjadi pertanda bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam menuntaskan Kasuspelanggaran HAM akan selalu terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak memiliki upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak 88 Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melibatkan beberapa lembaga seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Ad Hoc, MA, Komnas HAM, JaksaAgung.Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan oleh .. A. Komnas HAM B. Jaksa B. Jaksa JAKARTA Proses penyelesaian kasus kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu sampai saat ini masih menjadi perdebatan.. Dari pihak korban dan keluarga sangat berharap perkara itu diselesaikan melalui mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Namun, pemerintah kembali mengajukan upaya Lebihlanjut, Komisioner Beka Ulung Hapsara menegaskan beberapa upaya Komnas HAM dalam menyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. "Pertama Komnas akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam untuk segera menyelesaikan tunggakan kasus yang ada," tegas Beka. Terkait pemulihan korban, Komnas HAM bersinergi dengan Lembaga 2 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden: a. Segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan atas berkas-berkas penyelidikan kasus yang telah diselesaikan Komnas HAM. b. Kztb. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Hak Asasi Manusia adalah pokok pembahasan materi pelajaran pendidikan kewarganegaran PPKN yang akan dijelaskan dengan lengkap dan detail pada materi belajar berikut ini. Adapun sub pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia HAM didalam belajar pendidikan kewarganegaraan yang akan diuraikan yakni sebagai berikut 1. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran HAM di Indonesia. 2. Pembentukan Pengadilan HAM. 3. Tugas pengadilan HAM. 4. Wewenang pengadilan HAM. 5. Penanganan kasus pelanggaran HAM di pengadilan HAM. 6. Proses penangkapan dan Penahanan Pelanggaran HAM. 7. Proses penyelidikan pelanggaran HAM berat. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran HAM di Indonesia Kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi dinegaranya akan disebut sebagai UNWILLINGNESS STATE atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Baca juga Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Dalam Perspektif Pancasila Konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia HAM diantaranya sebagai berikut 1. Memperbesar pengangguran. 2. Memperlemah daya beli masyarakat. 3. Memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin. 4. Memperkecil pendapatan nasional. 5. Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat. 6. Kesulitan memperoleh bantuan dari negara asing. 7. Kesulitan dalam mencari mitra. Pembentukan pengadilan HAM Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU RI NO 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan maupun kelompok masyarakat. Tugas dan wewenang pengadilan HAM Tugas pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan wewenang pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia WNI yang terjadi diluar batas teritorial Indonesia. Penanganan kasus pelanggaran HAM di pengadilan HAM Sebelum berlakunya UU RI NO 26 Tahun 2000 tentang PERADILAN HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan HAM AD HOC yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden kepres dan berada dilingkungan Peradilan. Setelah berlakunya UU RI NO 26 Tahun 2000 Peradilan HAM dilaksanakan oleh peradilan HAM. Proses peradilan HAM dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana. Proses penangkapan dan penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung disertai surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Proses penangkapan dan penahanan pelanggaran HAM Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh jaksa agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan kecuali tertangkap tangan. 1. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat di perpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. 2. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. 3. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Baca juga Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Proses penyelidikan pelanggaran HAM berat Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh KOMNAS HAM. Dalam melakukan penyelidikan komnas ham dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran HAM, diserahkan berkasnya kepada jaksa agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Demikian pembahasan mengenai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Hak Asasi Manusia. Kelas XIPelajaran PKNKategori Pelanggaran Hak Asasi ManusiaKata Kunci Pelanggaran, PenyelesaianDi Indonesia upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dilakukan tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional dimana kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan kasus pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional dilakukan proses peradilan sebagai berikut a. Negara yang tengah melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional ditolak berada dalam posisi untuk menangani perkara kejahatan tersebut namun dapat diterima apabila negara yang bersangkutan enggan atau tidak mampu untuk melaksanakan tugas investigasi dan Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, namun telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi ditolak walaupun dapat berubah menjadi diterima jika putusan yang berdasarkan keengganan dan ketidakmampuan dari negara untuk melakukan Pabila pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem dimana seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.